Sawangan, Pusdiklat– Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek menggelar Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Dasar Angkatan 15, 16, 17 dan 18 tahun 2023 dan Pelatihan Teknis Revolusi Mental Pelayanan Publik Angkatan 9, 10, 11, dan 12 secara daring yang dimulai pada Senin, 14 Agustus 2023 s.d Senin 22 Agustus 2023. Acara pembukaan berlangsung pada Senin14 Agustus 2023 dengan moda daring dan resmi dibuka oleh Kepala Pusdiklat Pegawai Dr. Ir Mustangimah, M.Si didampingi Kabag Tata Usaha, Dewi ANdayani, SE.AK. M.AB dan Ketua Tim Pelatihan Teknis Fungsional. Jarni, M.Pd.
“Tujuan Pelatihan Teknis SAKIP Tingkat Dasar adalah meningkatkan kompetensi peserta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) pada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek sedangkan tujuan Pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi ASN dalam melakukan perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara kerja yang cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga memiliki nilai-nilai revolusi mental atau mindset yang berintegritas, memiliki etos kerja tinggi, semangat gotong royong dan dapat mengikuti perubahan lingkungan strategis”, ujar Ketua Tim Pelatihan teknis dan Fungsional, Jarni, M.Pd dalam laporannya.
Pelatihan diikuti oleh peserta dari Internal Kemendikbudristek dengan detil peserta untuk Pelatihan SAKIP Tingkat Dasar sebanyak 86 peserta dan Pelatihan Revolusi Mental berjumlah 79 peserta. Adapun narasumber/fasilitator yang akan memberikan materi adalah Kepala Pusdiklat, Motivator dari Politeknik Sahid, Kepala Biro SDM, dan Widyaiswara Pusdiklat.
“Selama ini, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sulit dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.SAKIP mengukur kesesuaian antara perencanaan dan implementasinya, baik dari sisi pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran; sedangkan kinerja pelaksanaan anggaran mengukur kualitas proses pelaksanaan anggaran dan mengukur kualitas hasil pelaksanaan anggaran, baik dari aspek implementasi maupun aspek manfaat termasuk capaian keluaran (output), capaian hasil (outcome), serta dampak terhadap kinerja organisasi”, ujar Dr. Ir. Mustangimah , M.Si selaku Kepala Pusdiklat Pegawai dalam sambutannya.
“Oleh karena itu prinsip dan orientasi kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa lagi diukur dari bagaimana sebuah kebijakan atau program dikirim ke pemangku kepentingan. Tetapi bagaimana kebijakan dan program tersebut diterima, menjadi sebuah capaian, dan memiliki kebermanfaatan yang masif. Berbagai capaian dan kebermanfataan yang telah terwujud melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan seluruh jajaran di Kemendikbudristek dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan”, tambah Mustangimah.
Sedangkan untuk Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Kepala Pusdiklat berpesan, “Sejalan dengan nilai-nilai dalam Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yaitu: Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong .Sasaran reformasi birokrasi yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efesien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, perlu dijunjung tinggi. Reformasi birokrasi dan revolusi mental untuk pelayanan publik juga diharapkan menghasilkan pelayanan publik prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan prima menjadi target utama setiap unit penyelenggara pelayanan melalui langkah kolaboratif, inovatif, dan sinergi antara instansi”, tambah Mustangimah.
Para peserta kedua pelatihan ini akan menjalani pelatihan dengan moda total secara daring dimana diharapkan peserta akan tetap konsisten dalam mengikuti pelatihan karena dapat dilakukan dari tempat masing-masing sehingga tidak menganggu pekerjaan yang masih dapat dilakukan selama pelatihan. Pelatihan moda daring ini juga sangat baik dalam mengatasi permasalahan geografis dan pembiayaan karena tidak mengharuskan peserta untuk hadir langsung di Pusdiklat Pegawai dan dapat menminimalisir pembiayaan yang dikeluarkan. (SLM)