Sawangan, Pusdiklat–Para peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 4, 5 dan 6 menjalani Seminar Hasil Aksi Perubahan pada Rabu, 1 November 2023 bertempat di Gedung Budaya dan Nusantara, Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Sawangan, Bogor. Para peserta yang telah menjalani pelatihan selama kurang lebih 4 bulan mempresentasikan hasil dari implementasi aksi perubahan yang telah dilaksanakan di masing-masing satuan kerjanya. Peserta angkatan 4 s.d 6 berjumlah 120 orang berasal dari instansi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Saat mempresentasikan hasil dari aksi perubahan para peserta didampingi oleh mentor masing-masing yang merupakan atasan dari para peserta, dan juga coach yang berasal dari widyaiswara Pusdiklat Pegawai. Para peserta diuji oleh penguji yang juga berasal dari internal Pusdiklat Pegawai (widyaiswara) dan eksternal. Secara garis besar peserta menjelaskan mengenai milestone yang telah dilakukan dan juga hasil dari masing-masing milestone tersebut. Topik yang diambil oleh para peserta adalah terkait dengan tugas dan fungsi para peserta di tempat kerjanya masing-masing. Aksi perubahan yang dilakukan harus menggambarkan standar kompetensi manajerial jabatan para peserta yaitu level pengawas yang mampu menjamin akuntabilitas jabatannya dalam mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional yang berlaku di satuan kerjanya. Hal tersebut sejalan dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Beberapa contoh aksi perubahan yang diusung peserta antara lain berjudul Optimalisasi Pelayanan Pas Lintas batas melalui PLB KUMBA (Pas Lintas Batas Kunjungi Masyarakat Perbatasan) yang dipresentasikan oleh Harry Martono, SH bertujuan untuk memberikan kemudahan/manfaat yang luas untuk masyarakat daerah perbatasan RI dengan Malaysia (daerah Singkawang, Kalimantan Barat).. Peserta lainnya atas nama Reindy Slamet Yuniarto, S.H.,M.H. mempresentasikan aksi perubahannya dengan judul Pelayanan Paspor Kelompok Ramah Ham Melalui Aplikasi Siap Ramah (Sistem Aplikasi Paspor Ramah HAM) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Peserta lainnya Pahlevi Witantra, S.H., M.H mempresentasikan aksi perubahannya Optimalisasi Layanan Perseroan Perorangan Sebagai Legalitas UKM Melalui Kerjasama “Jaringan Layanan Perseroan Perorangan” (JARAN PERANG) dengan Pemerintah Daerah.
Dalam memilih aksi perubahan, para peserta harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat kerja masing-masing dan telah dianalisis menggunakan berbagai teori seperti APKL salah satunya, untuk menemukan permasalahan yang benar urgent dan dijadikan prioritas untuk diselesaikan melalui aksi perubahan. Nardin Weripih, A.Md.P., S.H.dari Lapas Ketapang memaparkan aksi perubanhannya yaitu Optimalisasi Pengamanan dengan Pembentukan Tim Pengawasan Internal Dalam Rangka Menangani Overcrowded di Lapas Kelas IIB Ketapang dengan latar belakang bahwa lapas sering sekali menampung jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas dan menyebabkan sering terjadinya gesekan antar warga dan menyebabkan tawuran. Hal tersebut dicoba diatasi dengan membentuk Tim Pengawasan Internal bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana.
Dari kelompok lainnya para peserta mengusung tema yang beragam, tidak hanya terkait dengan penggunaan teknologi informasi saja, seperti yang dipresentasikan oleh Ufi Mayakapti, S.H., M.H. terkait Penyusunan Buku Panduan Tata Cara Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Bagi Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
Peserta atas nama Disri Wulan Agus Tomo yang memiliki jabatan sebagai Kalapas Gresik, mengusung aksi perubahan Optimalisasi Layanan Kunjungan Warga Binaan melalui Sadewa (Satu Solusi dengan Whatsaap). Aksi perubahan ini dilakukan disebabkan karena adanya permasalahan yang sangat serius terkait jumlah orang yang berkunjung ke lapas untuk mengunjungi warga binaan dengan area yang terbatas untuk menampung kunjungan. Juga terjadi masalah karena tidak adanya sisitem antrian dalam kunjungan yang dapat berpotensi menganggu ketertiban. Mufakhom yang memiliki jabatan sama seperti Disri Wulan Agus Tomo tapi berbeda daerah yaitu Kalapas Bangkalan, mengusung aksi perubahan Optimalisasi Pelayanan Publik pada Rutan Kelas IIb Bangkalan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi “SIPIR’). Kedua peserta didampingi coach Suhanda dan penguji Ibrahim Rahman, widyaiswara Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.
Setelah menjalani seminar, maka para peserta akan dinilai dari hasil yang ada untuk kemudian ditentukan kelulusan serta predikat yang pantas disandang sesuai aksi perubahan yang telah dijelaskan. Penutupan pelatihan akan dilaksanakan pada 2 November 2023 bertempat di Gedung Merah Putih, Pusdiklat. Dalam kesempatan tersebut akan diumumkan peserta terbaik dengan predikat sangat memuaskan dari masing-masing angkatan. (SLM)